Teluk Limau Menuju Desa Mandiri


PENDAHULUAN

Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rurel). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan,yang di pimpin oleh kepala desa.

Sejak di berlakunya otonomi daerah istilah desa dapat di sebut dengan sebutan lain, misalnya di Sumatra Barat di sebut dengan nagari dan di Papua dan Kuta Barat, Kaliamantan Timur di sebut dengan istilah kampung begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat di sebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat setempat. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Penyelenggara urusan pemerintah desa yang menjadi kemampuan desa di danai dari APB Desa, bantuan pemerintah dan pemerinah daerah. Penyelenggara urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai dari APBD. APD Desa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Rancanagan APB Desa di bahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, kepala desa dan BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa (Perdes).

Didesa dapat juga membentuk lembaga kemasyarakatan,yakni lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra dari pemerintah desa dalam memperdayakan masyarakat. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat. Dalam pembangunan, hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya desa setempat. Demikian halnya, untuk menjadi DESA MANDIRI harus memperhatikan potensi-potensi desa yang dapat di kembangkan agar dapat membangun menuju masyarakat yang berkeadilan, makmur dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi desa.

I. GAMBARAN UMUM DESA

Desa Teluk Limau adalah salah satu desa pesisir yang penduduknya mayoritas mata pencahariannya nelayan. Terletak di sebelah Timur dari ibu kota kabupaten dengan jarak ± 100 km. Desa Teluk Limau terdiri dari 3 (tiga) dusun mencakup 15 rukun tetangga (RT). Dengan luas wilayah ± 34,28 km². jumlah penduduknya 3.180 jiwa, dengan jumlah laki-laki 1.707 jiwa, perempuan 1.473 jiwa, dan 989 kepala keluarga.

Adapun batas wilayah desa, yakni :
– Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan
– Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cupat
– Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan
– Sebelah Timur berbatasan dengan Perairan Teluk Kelabat

II. KEPENDUDUKAN
a) Kondisi Kependudukan
Jumlah penduduk Desa Teluk Limau 3.047 jiwa, jumlah laki-laki 1.639 jiwa, jumlah perempuan 1.408 jiwa.
1. Jumlah Pendudukan menurut usia, yakni :
– Usia 0 – 5 tahun = 451 orang
– Usia 6 – 12 tahun = 405 orang
– Usia 13 – 17 tahun = 252 orang
– Usia 18 – 55 tahun = 1.815 orang
– Usia 56 s/d seterusnya = 257 orang

2. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, yakni :
– Tidak/belum tamat sekolah = 588 orang
– Tamat SD/sederajat = 921 orang
– Tamat SMP/sederajat = 867 orang
– Tamat SMA/sederajat = 700 orang
– Tamat D1/D2/D3 = 81 orang
– Tamat sarjana/S1 = 23 orang
3. Penduduk / Keluarga menurut kesejahteraan, yakni :
– Keluarga prasejahtera = 51 keluarga
– Keluarga sejahtera 1 = 320 keluarga
– Keluarga sejahtera 2 = 380 keluarga
– Keluarga sejahtera 3 = 170 keluarga
– Keluarga sejahtera 3 plus = 68 keluarga

4. Penduduk menurut kondisi Fisik/Mental, yakni :
1. Cacat Fisik :
– Tuna Rungu = -
– Tuna Wicara = -
– Tuna Netra = -
– Lumpuh = 3 orang
– Sumbing = 1 orang
2. Cacat Mental :
– Idiot = -
– Gila = 2 orang
– Stres = -
– Authis = -

b) Mata Pencaharian Masyarakat
Mata pencaharian / pekerjaan masyarakat terdiri dari :
 Nelayan : 350 orang
 Petani : 270 orang
 Buruh tani : 35 orang
 Peternak : 100 orang
 Buruh harian : 303 orang
 Wiraswasta/ pengusaha UKM : 34 orang
 Pedagang keliling : 30 orang
 Montir : 4 orang
 PNS : 8 orang
c) Prasarana Umum
1. Tempat Ibadah
a. Mesjid : 1 buah
b. Musholla : 5 buah
c. Gereja : 1 buah
d. Klenteng : 2 buah

2. Prasarana Pendidikan
a. SD Negeri : 4 Buah
b. TPA : 1 buah
c. PAUD : 1 buah

III. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Des) adalah suatu dokumen yang berisikan rencan-rencana pembangunan dan program kerja pemerintah desa dalam jangka menengah atau dalam 5 tahun kedepan.

Visi dan Misi
a. Visi
Visi adalah suatu cita-cita, gambaran yang akan datang, keadaan-keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi-potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Teluk Limau adalah : “ Membangun Masyarakat Desa Teluk Limau yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan berakhlak mulia”.

b. Misi

Misi ialah langkah-langkah yang di tempuh untuk mewujudkan visi. Dengan misi ini pula di harapkan dalam mencapai apa yang di cita-citakan tidak keluar dari jalur atau program yang telah di tentukan.

Misi Desa Teluk Limau adalah : (1) memperdayakan dan meningkatkan Sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatian sehingga menjadikan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan profesional; (2) memajukan bidang pendidikan; (3 meningkatkan kesehatan masyarakat) (4)menggali potensi dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia untuk kemakmuran masyarakat; (5) menekan angka kemiskinan dan pengangguran; (6) memajukan dibidang keagamaan (7) menciptakan rasa kebersamaan dan keadaan yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB II

PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Secara umum perekonomian masyarakat Desa Teluk Limau termasuk signifikan. Hal ini tentu di picu oleh beberapa sektor yang berpotensi untuk terus ditingkatkan, terutama di sektor perikanan/kelauatan, perkebunan, perdagangan/wirausaha dan juga yang memberi andil di sektor pertambangan. Dan kedepan pemerintah desa Teluk Limau telah dan akan terus mengupayakan (promosi) di bidang pariwisata serta Badan Usaha Milik Desa ( BUM-Des) sebagai agen pembangunan di desa.

I. POTENSI SEKTOR PERIKANAN/KELAUTAN
a. Gambaran Umum Kondisi Nelayan Desa Teluk Limau
Desa Teluk Limau sebagai salah satu desa pesisir/pantai memiliki potensi perikanan/kelautan yang sangat besar dan berperan dalam pembangunan ekonomi, baik di desa Teluk Limau dan sekitar (lokal) maupun daerah pada umumnya. Nelayan berperan sebagai penyedia bahan pangan protein.

Selain menggunakan pancing, nelayan Desa Teluk Limau ada juga menggunakan alat tangkap seperti bubu baik yang terbuat dari bambu maupun kawat, ada nelayan yang menggunakan alat tangkap jaring. Dari jenis ikan hasil tangkapnya pun bermacam-macam.

Selain melakukan penangkapan sebagaimana disebut diatas, kedepannya nelayan juga dapat melakukan usaha alternatif yakni melalui budi daya, baik budi daya laut antara lain ikan kerapu, ikan boronang, serta sangat memungkinkan kepiting bakau dan rumput laut maupun budi daya darat.

Alat Tangkap Ikan

Jenis ikan hasil tangkapan nelayan Desa Teluk Limau
1. Tengiri
2. Tongkol
3. Kakap merah
4. Selar (palang)
5. Kembung
6. Selikur
7. Manyong (ikan duri)
8. Kepetek kuning
9. Dincis
10. kerapu 11. Pogok
12. Boronang
13. Bawal
14. Slangat
15. Mamong
16. Menggali
17. Marlin (ikan layar)
18. Pari
19. Dan lain-lain.

Sebagaimana kita ketahui bersama, hampir disetiap perairan laut Kepulauan Bangka Belitung umumnya dan Kabupaten Bangka Barat khususnya memiliki kandungan timah termasuk disekitar perairan laut Desa Teluk Limau. Dengan adanya aktivitas penambangan ini nelayan Desa Teluk Limau terganggu mengingat tempat/rumpong mereka telah tercemar oleh limbah pertambangan sehingga mempengaruhi hasil tangkapan mereka.

b. Pengembangan Masyarakat Nelayan Desa Teluk Limau sebagai Desa Pesisir/Pantai

Sebagai desa pesisir/pantai Desa Teluk Limau memilik banyak potensi yang bernilai ekonomis dari sektor perikanan/kelautan bilamana pengembangannya dilakukan secara sungguh-sungguh.

Strategi pada pembangunan masyarakat desa pesisir/pantai yakni pemerintah daerah merespon masalah masyarakat (nelayan) sebagaimana kebijakannya yang pro masyarakat nelayan, dengan demikian membantu masyarakat untuk dapat membangun dan berkembang atas kempuan dan kekuatan sediri ( madiri).

Dari potensi yang di miliki oleh Desa Teluk Limau, pantai dan lautnya baik secara alami maupun secara ekonomis memiliki daya tarik potensial yang sangat kuat dalam pengembangannya kedepan dan hal ini di lihat dari beberapa aspek kepentingan, yakni :

1. Pantai dari segi Sosial Budaya
Pantai mempunyai kaitan dengan pola sosial budaya suatu masyarakat desa pesisir tertentu. Fungsi pantai akan mempunyai ikatan yang erat dengan daerah pantai beserta potensinya baik secara fisik maupun spiritual.

Laut dengan potensinya bagi suatu kelompok masyarakat (nelayan) tentu merupakan sumber mata pencaharian dan sumber produksi yang utama yang berkaitan dengan kebiasan-kebiasaan hidup dan keahlian asli mereka. Perubahan orentasi terhadap fungsi laut akan mengubah keseluruhan tatacara kehidupan masyarakat pesisir (nelayan).

2. Pantai dari Segi Kelestarian Lingkunagan Hidup
Pantai dan lautnya merupakan salah satu anugrah, dengan alam yang indah (potensial) dapat di manfaatkan untuk kehidupan. Dengan berbagai kemampuan sudah seyogianya harus dijaga dan di lestarikan agar dapat memberi manfaat serta menggunakannya dengan cara sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan implikasi negatif terhadap keseluruhan hidup.

Oleh karena itu, dalam rangka pemanfaatan pantai dan laut untuk kepentingan-kepentingan tersebut diatas, usaha pelestarian lingkungn hidup yang menyangkut keseimbangan manusia (masyarakat desa), flora, fauna, dan alam perlu di jaga. Dengan demikian tujuan usaha peningkatan pendapatan secara ekonomi di satu pihak tidak menimbulkan permasalahan di pihak lain.

Usah pengembangan, penataan, dan pengendalian daerah pantai perlu di upayakan menyangkut :
a. Pengefektifan dan pengefesiensian pemanfaatan dan penggunaan daerah pantai;
b. Pengembangan saran-saran penunjang pengembangan daerah pantai termasuk sarana fisik, yakni salah satunya membangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dengan adanya TPI, hasil tangkap ikan nelayan dapat langsung di jual dengan harga bersaing. Dengan adanya pembangunan sarana-sarana penunjang ini tentu dapat memberikan efek positif dalam peningkatan taraf hidup masyarakat desa pesisir.

3. Pantai dari Segi Ekonomi
Laut memiliki potensi sumber daya alam yang kaya yang berupa potensi produksi ( perikanan dan hasil laut lainnya) serta potensi keindahan alam merupakan salah satu sumber perekonomian yang penting dalam rangka peningkatan pendapatan nelayan pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya. Oleh karena itu, pengembangan penataan, dan pengendalian daerah pantai yang harus di landasi oleh kepentingan tersebut.

c. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa Teluk Limau sebagai Desa Pesisir

Tujuan jangka panjang pembangunan Desa Teluk Limau sebagai desa pesisir atara lain (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha; (2) pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan dan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan; (3) peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan; dan (4) peningkatan pendidikan, latihan keterampilan dan pengembangan wilayah.

Sementara sasaran pembangunan wilayah Desa Teluk Limau sebagai wilayah pesisir (bidang perikanan/kelautan) adalah terciptanya industri kelautan yang kukuh dan maju di dorong oleh kemitraan usaha yang erat antara Badan Usaha Milik Desa/koperasi, pemerintah, investor (swasta) serta pendayagunaan sumber daya laut yang di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maju dan profesional dengan iklim usaha yang sehat, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terwujud kemampuan untuk mendayagunakan potensi laut guna peningkatan kesejahteraan _ masyarakat desa secara optimal, serta terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

d. Masalah dan Kendala yang di Hadapi oleh Nelayan Desa Teluk Limau
Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya.

Pekerjaan sebagai nelayan secara mendasar banyak mengandung resiko dan ketidakpastian (risk and uncertainty). Individu (nelayan) yang memiliki akses modal yang kuat, cenderung memperoleh manfaat terbanyak. Sementara hampir sebagian nelayan Desa Teluk Limau tidak memiliki akses modal yang baik. Menghadapi kondisi ini, nelayan cendrung menggunakan pola-pola adaptasi yang berbeda dan sering kali tidak dipahami oleh masyarakat di luar komunitasnya. Untuk menghadapi akibat banyak resiko dan ketidakpastian, dalam banyak hal masyarakat nelayan mempunyai komunitas tersendiri yang diakibatkan oleh pola-pola sosialnya yang “terasing” dengan pola-pola masyarakat umum.

Pada umumnya nelayan Desa Teluk Limau masih mengalami keterbatasan teknologi penagkapan sehingga wilayah operasi penangkapan pun terbatas, hanya beberapa mil dari pantai. Disamping itu ketergantungan terhadap musim (istilah masyarakat Desa Teluk Limau; ada musim barat dan musim penimur). Pada musim barat, ombak besar disertai dengan angin kencang tidak semua nelayan yang bisa turun melaut, akibatnya tidak ada hasil tangkap.

Selain masalah produksi,masalah pemasaran juga di hadapi nelayan. Untuk mengatasi masalah ini, nelayan Desa Teluk Limau masih terkukung pada ikatan-tikatan tradisional dengan para tengkulak yang membeli hasil tangkap mereka, hal ini di lakukan sudah bertahun-tahun sehingga sulit untuk melepaskan dari tengkulak. Sistem ijon (patron klein) telah mendarah daging. Dan nelayan pun terjerat hutang dengan tengkulak sehingga menempatkan mereka pada posisi yang lemah (ketergantungan).

Menghadapai masalah ini, tampaknya perlu di bentuk suatu lembaga ekonomi formal apaun namanya (termasuk Badan Usaha Milik Desa) yang berfungsi untuk : (1) menutup utang nelayan kepada tengkulak dan mengalihkan pinjaman itu sebagai pinjaman kepada lembaga; (2) memberikan kredit lunak kepada nelayan baik berupa uang maupun barang (peralatan tangkap, bahan bakar dan lain-lain); (3) membeli hasil tangkap atau membantu pemasaran agar memperoleh harga pantas.
Adapun kendala-kendala masyarakat nelayan sebagai berikut :

a. Kendala yang bersifat teknis
Kendala pengembangan perikanan/kelautan yang bersifat teknis meliputi hal-hal yakni, pertama : nelayan di dalam memperoduksi komoditas perikanan yang berdaya saing tinggi secara lestari (berkesinambung), baik usaha penangkapan yang masih rendah dikarena prasarana yang masih belum memadai seperti tambatan perahu belum ada, bila air laut surut menyulitkan nelayan untuk melabuhkan perahu motor mereka juga bongkar muat, perahu motor yang kecil,
alat tangkap yang sederahan, dan belum di lengkapi dengan GPS. Khusus budi daya laut belum tergarap dengan baik (dikerjakan secara total). Kedua : kemampuan nelayan memasarkan hasil tangkap dengan harga yang bersaing (menguntungkan) belum sepenuhnya di nikmati nelayan, yang terjadi selama ini masih berlakunya sistem ijon. Ketiga : belum ada pelatihan-pelatihan khusus bagi nelayan.

b. Kendala yang berkaitan dengan kebijakan, Hukum dan Kelembagaan
Kendala yang berkaitan dengan kebijakan yakni, belum ada tata ruang yang mengakomodasi lahan usaha budi daya perikanan sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat perlindungan dari konversi dan bahaya pencemaran, akibat pertambangan maupun akibat dari tumpahan miyak dan lain-lain. Banyak kasus yang terjadi pada pelaku-pelaku yang merusak terumbu karang dan pencemaran dan kasus-kasus lainnya, saksi hukum tidak memberikan efek jera pada pelaku.Instrument hukum yang tegas dan kelembagaan yang memadai untuk dapat menerapkan kebijakan pembangunan perikanan sangat di perlukan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yakni Bab X pasal 60-64 mengamanatkan untuk memperdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil melalui pengembangan skim kredit lunak, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan kelompok nelayan. Amanat ini harus diarahkan untuk memperbaiki posisi sosial, ekonomi, dan politik nelayan. Implementasi UU No. 31 Tahun 2004 ini belum dinikmati secara total oleh nelayan, yang realiatanya sulit mendapatkan dan bahkan belum tersediannya skim kredit lunak dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas nelayan sehingga mampu menjadi “tuan rumah” di lautnya sendiri.

Tapi kenyataan yang kita lihat sekarang adalah dampak pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan yang bersifat sektoral sangat dominan dan tidak terpadu, antara lain meningkatnya laju kerusakan sumber daya pesisir dan lautan, serta berkembangnya konflik pengelolaanya. Eksploitasi yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi menimbulkan kerusakan, baik pesisir pantai maupun laut. Masing-masing pihak yang berkepentingan memegang dasar hukum dan kebijakan dari instansi yang berwenang di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan tersebut memuat maksud, tujuan, dan target dalam memfaatkan sumber daya pesisir dan lakutan. Untuk mencapai maksud, tujuan, dan sasaran tersebut, setiap instansi menyusun perencanaan sendiri, sesuai dengan kebijakan dan fungsi sektornya, namum kurang mengakomodasi kepentingan daerah atau wilayah target eksploitasi, baik sosial budayanya, bio-geofisik lingkungannya. Perbedaan tujuan, sasaran, dan rencana memicu kompetisi pemanfaatan yang tumpang tindih dan konflik di tingkat bawah (masyarakat pesisir).

Harapan nelayan, dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dapat memberikan perlindungan kepada nelayan sebagaimana dalam UU No. 22 Tahun 1999, daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan sumber daya pesisir sejak berlaku penuh bulan Mei tahun 2001. Pada pasal 3 UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa, wilayah daerah propinsi terdiri atas wilayah darat dan laut sejauh 12 mil laut yang di ukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan. Sementara itu kewenangan kabupaten dan kota adalah sejauh batas laut daerah provinsi. Pengaturan ketentuan diatas ditetapkan lebih lanjut dengan cara penetapan batas kewenangan propinsi, kabupaten/kota.

Pasal 10 UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan kewenangan daerah laut, meliputi kewenangan eksplorasi; kewenangan ekspolitasi; kewenangan konservasi; dan pengelolan sumber daya laut dan kekayaan laut. Selain itu, kewenangan penataan ruang laut, kewenangan admistratif, dan bantuan hukum serta keamanan. Kewenangan administratif akan mengatur hubungan antara pemerintah daerah dan dunia usaha, seperti BUMN, swasta (investor) dan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya pesisir. Selain kewenangan daerah juga di beri tanggung jawab untuk melestarikan sumber dayanya.

II. POTENSI SEKTOR PERKEBUNAN
1. Peningkatan Manfaat Sektor Perkebunan
Selain sektor kalautan/perikanan, Desa Teluk Limau juga memliki potensi disektor perkebunan/pertanian, disektor ini masyarakat yang telah memiliki kebun, baik jenis tanaman kelap, kelapa sawit,karet, dan durian juga dapat di kembangkan.

Perkebubab Kelapa

Perkebunan Kelapa. Dari sebatang pohon Kelapa dapat di jadikan bermacam-macam produk kerajinan. (foto erkebunan kelapa di Pantai Tanjung Siangau, Teluk Limau-Bangka Barat)

Sejak dulu, Desa Teluk Limau merupakan salah satu pemasok buah kelapa ke pasar Parittiga, bahkan ada beberapa para pengumpul dari berbagai daerah mendapatkan pasokan buah kelapa dari Desa Teluk Limau, seperti dari Toboali (Basel), dari beberapa desa dari Kecamatan Puding, dan Bakam (Bangka), serta beberapa desa dari kecamatan Kelapa dan Muntok.

Selama ini, tanaman kelapa hanya di jual oleh petani buahnya saja, pada hal, hampir semua dalam satu pohon kelapa dapat dimanfaat bernilai ekonomis, seperti sabut kelapa dapat di buat untuk sapu, lidinya juga dapat dimanfaatkan untuk sapu lidi, batangnya dapat di jadi bahan bangunan rumah dan lain-lain.

Melihat potensi dari perkebunan kelapa ini banyak, untuk kedepannya perlu di tingkatkan. Misal dengan mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan pengelolaan limbah kepala, sehingga selama ini petani hanya menjual buahnya saja tetapi dapat memanfaatkan bagian yang lainnya.

Untuk kelapa sawit ada beberapa kelompok tani telah panen dengan hasil yang cukup mengembirakan. Selain itu, karet, durian juga dan jenis tanaman lain yang cocok dengan kondisi lahan di desa Teluk Limau perlu di tingkatkan, serta pemanfaatan lakan tidur dan eks tambang rakyat juga perlu di upayakan.

2. Masalah yang di hadapi petani
Untuk mengembangkan disektor pertanian/perkebunan ini tentu memerlukan pupuk. Selama ini petani sulit mendapatkan pupuk yang diperlukan. Diharapkan kedepan pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan mendapatkan pupuk subsidi yang di perlukan petani.

III. POTENSI SEKTOR PARIWISATA
Sebagai desa pesisir Desa Teluk Limau memiliki potensi sumber daya alam yang kaya di sektor perikanan/kelautan tetapi juga memiliki potensi keindahan alam yakni objek wisata pantai merupakan salah satu sumber ekonomi yang penting untuk di kembangkan. Oleh karena itu, penataan, pengembangan pengendalian daerah pantai harus dilandasi oleh kepentingan yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Objek wisata pantai Tanjung Siangau, salah satu tempat yang sering di kunjungi oleh masyarakat desa sekitar bahkan pengunjungnya berasal dari luar daerah Bangka Barat. Pantai Tanjung siangau juga sering di jadikan tempat penyelenggara acara-acara adat seperti, Rebo Kasan, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Disampaing tempat rekreasi keluarga, menikmati ke indahan pantai yang alami, di sekitar Pantai Tanjung Siangau juga ada rawah yang luas dapat di kembangan sebagai tempat pemancingan yang menyenangkan.

Pantai Tanjung siangau

Pantai Tanjung Siangau: Objek Wisata yang indah, alami. (foto: teluklimau09.d0c)

Kendala pengembangan Objek Wisat Pantai Tanjung Siangau

Untuk pengembangan objek wisata pantai Tanjung Siangau, tentu tak lepas dengan kendala-kendala yang sangat mendasar, yakni lokasi pantai merupakan masuk kawasan hutan lindung pantai (HL) dan juga area perkebunan warga. Untuk itu, pengembangan objek wisata pantai Tanjung Siangau kedepannya perlu di upayakan dengan penataan yang baik dengan cara-cara legal sehingga desa Teluk Limau sebagai Desa Wisata dapat terwujud. Semoga.

IV. BADAN USAHA MILIK DESA (BUM-DES)
Adanya Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) ini diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam pembangunan desa dan daerah. Dengan berdirinya BUM-Des dapat mendukung demokrasi sosial melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa, pengelolaan BUM-Des secara berkelanjutan. Disisi lain, pemerintah desa dan pelaku-pelaku pengelola BUM-Des mampu berpola kreatif dan inovatif dalam memainkan kegiatan ekonomi desa, menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa subtitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen (masyarakat).

Dengan beridirinya BUM-Des juga sebagai penggerak atau sebagai agen pembangunan dan terciptanya sektor korporasi di pedesaan, dengan biaya produksi dan pengelolaan yang tidak terlalu tinggi.

BUM-Des yang tumbuh positif adalah melakukan praktek-praktek good corporate governance, sehingga dapat menghindari terjadinya praktek-praktek yang tidak terpuji dari pelaku-pelaku ekonomi desa dan tidak membuat situasi ekonomi desa semakin buruk. Mengingat sebenarnya desa adalah basis intermediary untuk mengembangkan potensi lokal serta mempengaruhi kebijakan diatasnya.

Hal yang baik juga adalah BUM-Des perlu diperkuat dengan kelengkapan pendiriannya dan perlu di tunjang dengan peraturan daerah tentang BUM-Des. Penerapan praktek good corporate governance, managemen perusahaan (semacam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) BUM-Des, penilaian tingkat kesehatan BUM-Des, pembentukan komite audit dan sebagainya, agar mengakomodasi berbagai tuntutan keinginan pemerintah desa, seperti mendapatkan saham, bantuan modal, pengelolaan atau pelatihan-pelatihan sebagai pelayanan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terampil.

Rencana Program Investasi Jangka Panjang Desa
Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga

Investasi adalah suatu istilah Dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
Rencana Program Investasi Jangka Panjang Desa (RPIJP-Des) adalah suatu program pendanaan kegiatan untuk membangun infrastuktur, atau penanaman modal pada suatu bidang usaha, baik perdagangan maupun jasa. Rencana Program investasi Jangka Panjang Desa, ini salah satunya memberikan kesempatan kepada desa untuk mengajukan proposal baik kepada Pemerintah Daerah maupun swasta / investor ( pihak ketiga ) dengan kerjasama yang saling menguntungkan.

Dalam Rencana Program Investasi, Desa Teluk Limau tetentu melihat potensi-potensi yang dapat menjanjikan kedepan, seperti sektor Pariwisata, Perkebunan dan implementasi RPIJP terangkum dalam program kerja Badan Usaha Milik Desa ( BUM-Des).

Adapun Rencana Investasi Jangka panjang Desa Teluk Limau sebagaimana table di bawah ini:

No Rencana Program Investasi Keterangan
1 2 3
1. Bidang Pariwisata :
1. Pengembangan Objek wisata di Pantai Tanjung Pabrik Dusun Pala.
2. Pembuatan Tempat Pemancingan Ikan di Pantai Tanjung Siangau

Selain dukungan dari Pemerintah Daerah, juga bekerja sama dengan pihak investor (swasta) perlu diupayakan.
2. Perkebunan :
– Kebun desa Termasuk dalam program Kegiatan BUM-Des

3. Pembangunan Tempat Sumber Air Bersih di Dsn. pala
Termasuk dalam program kegiatan BUM-Des
4. Perikanan :
1. Membangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2. Pemberdayaan nelayan dengan memberikan bantuan baik berupa uang maupun barang untuk meningkatkan produktifitas nelayan.

Harapan dengan adanya Program Investasi Jangka Panjang ini, dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Teluk Limau, sehingga benar-benar menjadi Desa Mandiri. Semoga!

PENUTUP
Dari dari urain potensi-potensi desa diatas, maka dapat kita simpulkan sebagaimana table di bawah ini :

No Uraian / Potensi Upaya untuk Pengembangan Masalah
1 2 3 4
1. Perikanan/kelautan 1. Implementasi pengembangan sektor perikanan/kelautan yang menguntungkan masyarakat (nelayan) melalui upaya strategi kemitraan antara pemerintah, swasta (investor), lembaga keuangan, BUM-Des, dan lain-lain.
2. Berapa program yang harus diupayakan adalah: (1) pemberdayaan masyarakat nelayan; (2) pengembangan prasarana dan sarana, yang mendukung kemajuan sektor perikanan; (3) penguatan SDM dan iptek; (4) pemanfaatan sumber daya perikanan secara efisien, optimal dan berkelanjutan.
(1) Didesa Teluk Limau belum ada tambatan perahu untuk melabuhkan perahu nelayan.
(2) Belum ada Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
(3) Sulit mendapatkan BBM dan BBM harga mahal.
(4) Prasarana penangkapan masih sederhana.
(5) Sebagian nelayan tidak memiliki modal untuk membeli alat tangkap ikan (seperti kawat bubu, dll.)
2. Pertaninan/Perkebunan 1. Pemanfaatan limbah kelapa, memberikan nilai ekonomis bagi petani.
2. Pemanfaatan lahan tidur dan lahan eks tambang rakyat.
3. Program peningkatan SDM melaui pelatihan-pelatihan keterampilan. (1) Sulit mendapatkan pupuk subsidi yang di perlukan petani.
(2) Sebagian lahan di desa Teluk Limau masih dalam kawasan HP, HL.
3. Pariwisata 1. Perbaikan dan peningkatan prasarana dan sarana.
2. Promosi/upaya menarik minat pengunjung. (1) Area objek wisata Pantai Tanjung Siangau masih dalam kawasan HL dan perkebunan masyarakat.
(2) Abrasi pantai
(3) Akses jalan belum di aspal
4. BUM-Des 1. Peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan.
2. Pemantapan TIM kerja sebagaimana program BUM-Des. Modal terbatas

Sampingan | Tulisan ini dipublikasikan di Artikel, Handycraft, Pariwisata, Puisi dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s